APBD DKI, Pilkada Langsung, dan Amendemen UUD 1945

APBD DKI, Pilkada Langsung, dan Amendemen UUD 1945

Koran Sindo

Kamis, 14 Desember 2017 - 08:30 WIB

Aster KSAD 2006-2007, Wakil Gubernur DKI 2007-2012 Prijanto. Foto/Dok/KORAN SINDO

TOPIK ILC TVOne, 29 November 2017 “RAPBD DKI: Serangan Pertama untuk Anies-Sandi” cukup seksi. Patut diprediksi, akan ada serangan berikutnya. Padahal, dari dulu APBD selalu menjadi sorotan, namun tidak setajam di tahun 2018. Prijanto ketika Wagub DKI, pernah menyoroti­n­ya dalam tiga buku
Komentar Andrinof A Chaniago, dalam buku Meng­intip APBD dan Pembangunan Jakarta (Oktober 2009): “.... per­kem­bang­an terkini pem­bangunan Jakarta dalam buku ini selayak­nya disambut oleh para pemang­ku amanah, ter­utama legislatif dan aparat eksekutif.” Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni: “Hanya datang dari seseorang yang memiliki tekad mewujud­kan clean and good governance yang mau menganalisis sekali­gus mengkritik proses per­jalan­an pembangunan Jakarta me­lalui APBD, dst.”

Buku Andaikan Aku atau Anda Gubernur Kepala Daerah (Oktober 2011) dikomentari Laode Ida (Wakil Ketua DPD): “Bagi kalangan praktisi dan pengambil kebijakan pem­bangunan dan anggaran, buku ini seharusnya menjadi refe­rensi. Pengelolaan anggaran se­bagaimana penulis idealisasi­kan menjadi hal penting dst.”
Mengawal Uang Rakyat me­rupakan buku yang ditulis di akhir jabatan Prijanto. Buku di­bedah oleh Effendi Gazali, Wanda Hamidah (DPRD) dan Ridwan Saidi (tokoh Betawi) pada 12 Desember 2012 di Hotel Boro­budur. Buku ini berisi langkah-langkah yang sebaiknya diambil agar publik terlibat sehingga APBD transparan dan akun­tabel. Buku tersebut diterima Ahok yang hadir pada acara ter­sebut.

Cerita di atas dimaksudkan sebagai bukti kisruh APBD DKI sudah sejak dulu. Salah satu buku dikomentari J Kristiadi, peneliti senior CSIS secara tajam: “....buku ini dapat dikata­kan ‘me­lawan arus banalisasi kemung­kar­an’... dst.” Walau begitu, polemik di era Gubernur Foke tidak ada aroma politik atau ke­tidakpuasan pilkada. Mengapa, kala itu patut diduga tidak ada kekuatan yang me­nunggangi PKS yang kalah da­lam Pilkada 2007. Berbeda de­ngan itu, di era Gubernur Jokowi dan Anies ada aroma politik. “Melihat anggar­an Pemda DKI, saya kangen Ahok” salah satu contoh kritik saat ini. Media juga ada yang ber­main, memuji Ahok, menye­rang Anies-Sandi. Ada indi­kasi APBD dimanfaatkan se­bagai alat mem­bunuh karakter lawan politik, sehingga indikasi perpecahan saat pilkada terus bergulir.

Persoalan RAPBD dan APBD DKI Jakarta
Kisruh RAPBD itu di seputar alokasi dana dan macam pro­gram di SKPD karena ada ke­pen­tingan komisi-komisi di DPRD. Rancangan dari ekse­kutif perlu dikoreksi karena berbagai kepentingan campur aduk. Mekanisme koreksi lewat pembahasan di DPRD. Tidak bisa hanya membaca website DKI tentang anggaran lalu mengkritik lewat media, tanpa mendengar penjelasan.

Sebagai ilustrasi, dalam website anggaran terlihat ada kenaikan belanja modal. Tidak benar jika terus berprasangka negatif, tanpa mendengar pen­jelasan. Mengapa besar, pasti ada penjelasan eksekutif. Ketika membaca PAUD dapat ang­gar­an APBD, padahal PAUD dapat anggaran APBN, buruk sangka muncul, duplikasi. Setelah di­jelas­kan, ternyata dari APBN untuk ope­rasional, sedangkan dari APBD untuk honor guru.

Sesungguhnya, sudah ada sistem yang melibatkan publik, agar anggaran transparan, tepat guna, berdaya guna, dan akuntabel. Publik mengontrol melalui website, menanyakan dan saran lewat pembahasan di DPRD DKI. Jurus politik yang umum adalah (1) memuji tokoh sendiri (2) kill the meseger/mem­bunuh karakter lawan politik (3) mengacak sistem dan me­rusak situasi. Hendaknya jurus-jurus ini tidak menggunakan APBD sebagai wahana ketidak­puasan hasil pilkada langsung.

Pilkada Langsung dan Amandemen UUD 1945
UUD 1945, terdiri atas Pem­bukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan, me­miliki 16 bab. Setelah di­amendemen, UUD 1945 hanya terdiri atas Pem­bukaan dan pasal-pasal. Walau tertulis sama 16 bab, tetapi ada keanehan, Bab IV hasil amen­demen kosong melompong. Dari berbagai diskusi dan kaji­an, undang-undang dasar (UUD) hasil amendemen diketemukan banyak hal yang patut dinilai menyimpang dari cita-cita para founding fathers.
Bambang Wiwoho, jurnalis senior, dalam artikelnya “Per­baiki Sistem Ketatanegaraan yang Amburadul” mem­visual­isasi­kan UUD 1945 bagaikan pohon kehidupan, di mana se­luruh denyut kehidupan bangsa dan negara tergantung kepada­nya. UUD 1945 hasil amen­demen 2002 saat ini menjadi sumber segala produk hukum dan aturan berbangsa dan ber­negara bak pohon beracun, be­nih, sampai buahnya be­racun. Mengamandemen UUD 1945 telah merusak sistem, melahir­kan ber­ba­gai aturan yang me­mun­cul­kan ancaman krisis moral. Demikian B Wiwoho.

Secara faktual, per­satu­an dan kerukunan masya­ra­kat ham­pir di semua la­pisan ke­hidup­an terganggu akibat pil­pres dan pilkada langsung. Stigmatisasi anti-Pancasila, antikebinekaan, tuduhan intoleran, ujaran kebencian dan tindakan permusuhan, men­jamur de­ngan alamat yang tidak jelas. Walau pilpres dan pilkada sudah usai, suasana ber­saing dan beda pendapat ber­langsung sampai ke­temu pilpres dan pilkada berikutnya.

Pilpres diatur dalam Bab VIIB UUD hasil amende­men dan pilkada langsung jabaran dari Pasal 22E (6) Bab VIIB. Per­tanya­an kritisnya, apakah sis­tem pemilu tersebut disengaja pihak asing karena melihat ke­majemukan bangsa Indonesia bisa dieksploitasi men­jadi konflik? Mengapa asing kita curigai? Karena pro­ses amen­demen UUD 1945 pa­tut diduga kuat didanai lembaga keuangan internasional dan LSM asing ikut campur (John Mempi, Di Balik Amandemen UUD 1945 ).