PETISI KEPRIHATINAN LINTAS GENERASI.

Kecewa Pada Jokowi, Aktivis Lintas Generasi Buat Petisi Keprihatinan

• Kamis, 09 Juli 2015 23:29
• Oleh:  mustika

Suasana Rembuk Nasional Aktivis Lintas Generasi di Tebet, Kamis (9/7) Foto: Sayangi.Com/Emil

Jakarta,Sayangi.Com- Forum rembuk nasional aktivis lintas generasi yang diselenggarakan di Jl. Tebet Timur Dalam No.43, Jakarta, pada Kamis (9/7), menyampaikan sejumlah kritik keras terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang selama 8 bulan ini dinilai mengecewakan, menyimpang dari janji-janji kampanye (Nawacita), gagal mewujudkan Trisakti, dan membuat situasi ekonomi-nasional bertambah buruk.
Di akhir acara, para aktivis sepakat untuk membuat "petisi keprihatinan rakyat Indonesia" yang akan dirumuskan oleh 32 anggota kelompok kerja.
Selain merumuskan petisi keprihatinan, kelompok kerja juga akan merumuskan berbagai isu strategis yang dihadapi bangsa saat ini, mulai dari manajemen pemerintahan yang amburadul, terus melemahnya nilai tukar rupiah yang dikhawatirkan bisa membawa Indonesia kembali menghadapi situasi krisis ekonomi seperti 1998, lembaga-lembaga negara yang bekerja tanpa sinergi, kekuatan modal yang semakin mendikte kebijakan Pemerintah, hingga DPR yang terjebak dalam perdebatan tidak produktif karena masing-masing fraksi terlihat hanya membela kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan rakyat.
Acara yang dimoderatori oleh Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Bursah Zarnubi ini, dihadiri oleh sekitar 80 aktivis lintas generasi, mulai dari yang senior seperti Bambang Wiwoho, Ariyadi Achmad, Syahganda Nainggolan, Laode Ida, Hatta Taliwang, Yayat Biaro, Wahyono, Haris Rusli Moti, Djoko Edhy Abdurachman, Yamin Tawary, dan Sudjana Sulaiman, hingga aktivis muda seperti Ketua Presidium PP PMKRI Lidya Natalia, Ketua Umum DPP IMM Beni Pranula, Ketua Umum GPII Karman BM, aktivis Pandu UI Patriot, dan Sekjen LMND Hendrik Kurniawan.
Dalam acara yang berlangsung mulai pukul 16.30 hingga pukul 22.00 WIB itu, para aktivis bergantian menyampaikan pandangan kritis tentang situasi ekonomi politik saat ini. Kabinet Jokowi-JK dinilai tidak kompak, para menteri berjalan sendiri-sendiri, banyak peraturan pemerintah diubah kembali padahal baru dua hari diumumkan, dan Presiden Jokowi terlihat tidak cakap mengatasi situasi yang ada, dan bahkan seperti linglung dalam memberikan komando pemerintahan karena terbelenggu kepentingan pemodal dan partai-partai pendukungnya.
Beberapa peserta diksusi menyampaikan desakan untuk melakukan gerakan cabut mandat Jokowi karena berbagai kebijakannya telah membuat kehidupan rakyat kecil tambah susah. Pandangan ini antara lain disampaikan oleh Hatta Taliwang dan Ketua Umum GPII Karman BM.
Tetapi sebagian besar aktivis yang hadir tidak setuju dengan gagasan itu, dan lebih memilih untuk melakukan gerakan moral untuk menyadarkan semua komponen bangsa bahwa Indonesia saat ini menghadapi situasi bahaya dan karena itu Pemerintahan Jokowi harus kembali kepada Nawacita dan Trisakti.
Ketua Presidium PP PMKRI Lidya Natalia mengingatkan para peserta diskusi untuk melepaskan kepentingan politiknya dalam menilai situasi nasional yang ada, dan mengajak untuk mengatasi masalah yang ada dari akarnya. Lidya menyatakan kecewa pada Jokowi karena gagal mewujudkan Trisakti, tapi menurutnya, sebagian masalah bangsa saat ini juga merupakan masalah struktural yang merupakan warisan Pemerintahan terdahulu.
Diskusi juga menyoroti isu reshuffle kabinet. Sebagian besar aktivis berpendapat, kabinet saat ini perlu dibongkar karena gagal mewujudkan Nawacita dan Trisakti. Ketua Umum DPP IMM Beni Pranula menyebut kabinet Jokowi-JK sebagai kabinet terburuk dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Tetapi, beberapa aktivis juga mengingatkan bahwa reshufflle kabinet tidak akan ada gunanya jika hanya untuk mengakomodir kepentingan parpol dan pemodal. Salah-salah, reshuffle kabinet justru bisa menimbulkan goncangan politik baru.
"Kalau publik nanti memberikan respons negatif terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi, maka Presiden akan kehilangan kepercayaan dari rakyat pemilihnya. Rakyat bisa mengambil kesimpulan, jangan-jangan masalah kekacauan kabinet bukan pada menterinya, tapi pada Presidennya sendiri," kata Herdi Sahrazad.