FALSAFAH KEPEMIMPINAN JAWA : Seri Etika & Moral Kepemimpinan(16).

Mayoritas bangsa Indonesia adalah suku Jawa. Bahkan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Pemuda-pemudi dari luar Jawa banyak yang datang ke pula Jawa semenjak sebelum kemerdekaan, sebagian untuk mengadu nasib mencari pekerjaan dan sebagian lagi menuntut ilmu di sekolah-sekolah menengah, pesantren dan perguruan tinggi.

Tidak jarang di antara mereka yang kemudian menikah dengan pria atau wanita Jawa. Karena itu tidak mengherankan bila selanjutnya terjadi peleburan budaya antar suku. Namun lantaran mayoritas tinggal di pulau Jawa, tak pelak lagi apabila budaya dan falsafah Jawa cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam gaya kepemimpinan.

Falsafah kepemimpinan Jawa semakin merasuk tatkala banyak dijadikan bahan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di masa Orde Baru. Sayang sekali, pemilihannya kurang tepat karena terlalu menitikberatkan dari sumber Kadipaten Puro Mangkunegaran di Surakarta dan falsafah Hasta Brata.

Gaya Jawa yang sering dikemas sebagai falsafah kepemimpinan dan satria Jawa, tentulah tidak sebatas rentang serat atau naskah Tridarma karya Mangkunegoro I, Tripama karya Mangkunegoro IV dan Hasta Brata saja.

Konsep Hasta Brata atau Delapan Sifat Kepemimpinan, sesungguhnya merupakan konsep yang sangat baik dan sudah memasyarakat melalui kisah-kisah pewayangan. Tetapi konsep Tridarma dan Tripama pada hemat saya meskipun bagus, merupakan falsafah perjuangan yang bersifat situasional, serta lebih sebagai tuntutan pengabadian anak buah (kawulo atau prajurit) kepada pemimpinnya atau Raja dan negaranya, dan bukan tuntunan bagaimana seharusnya seorang pemimpin melayani dan mengabdi kepada anak buah atau rakyatnya (Cermin Diri Orang Jawa, B.Wiwoho, Bina Rena Pariwara, April 1998).

Gaya kepemimpinan Jawa dapat dibagi dalam tiga aliran. Pertama, aliran keraton atau kesatria Jawa. Kedua, aliran pesisiran yang bersifat lebih terbuka, lebih demokratis dan dinamis. Ketiga, aliran pesantren yang Islami. Ketiga aliran pada dasarnya memiliki benang merah yang sama yakni kearifan Jawa serta nilai-nilai etika dan moral yang universal.

Dari ketiga aliran tersebut, aliran pesisiran atau kawasan pantai utara Jawa, belum dijumpai memiliki konsep tertulis yang bernilai sejarah. Sedangkan aliran pesantren lebih banyak berpegang pada karya-karya Al Ghazali antara lain Ihya Ulumuddin dan Nasihat Bagi Penguasa (al-Tibbr Al-Masbuk fi Nasihat Al Muluk), yang berpadu dengan kearifan-kearifan Jawa.

Sementara itu aliran keraton memiliki tapak sejarah yang panjang. Sejarah mencatat kisah keutamaan Ratu Shima dari Kalingga yang tega memotong kaki puteranya karena merusak sejumlah barang dan harta pusaka yang sengaja diletakkan di jalanan guna menguji kejujuran serta ketertiban masyarakat. Bandingkan persamaannya dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Saw, yang sangat terkenal yang menyatakan, “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.”

Berbagai prasasti dan naskah kuno Jawa banyak menceritakan nilai-nilai kepemimpinan dan keutamaam, misalkan Prasasti Mantuasih, Wan Wantengah, naskah karya Mpu Tantular, Raja Kapa-Kapa dan Negarakertagama di zaman Majapahit serta Hasta Brata yang menjadi suri tauladan dalam kisah-kisah pewayangan. Demikian pula naskah-naskah Keraton Kasunan Surakarta antara lain Serat Witaradya karangan Raden Ngabehi Ronggowarsito, Serat Wulangreh karya Pakubuwono IV, Serat Centini karya Paku Buwono V. Juga naskah-naskah dari Puro Mangkunegaran seperti Tripama, Tridarma dan Serat Wedhatama karya  Mangkunegoro IV.

Sifat-sifat kepemimpinan seorang raja digambarkan oleh Raja Majapahit - Hayam Wuruk melalui Raja Kapa-Kapa, yaitu sebagai berikut:

“Orang yang diharapkan petunjuknya yang pantas dilaksanakan. Maka ia dipuji dihargai karena perintahnya benar dan memenuhi maksud agar selamat sejahtera. Peraturannya bermanfaat merata, bukan sesuka hatinya dan tidak mengenal pilih kasih, senantiasa menetapkan benar atau salah, artinya menghukum. Meskipun ia hanya menganggur tak menyentuh cangkul, ia dijunjung tinggi, karena ia dapat dimohon sabdanya. Maka ia disebut narendra atau narpati. Artinya ia paling luhur, dihargai setinggi-tingginya oleh para punggawa, dimohon doa restunya agar tetap menjadi tempat bertanya dan wajib memberi petunjuk. Artinya rakyat seluruhnya besar kecil, laki perempuan diakuinya sebagai anak cucu dan kulit daging tunggal ayah ibu….” (Karkono K.Partakusumo, Kepemimpinan Jawa, Falsafah dan Aktualisasi, PT.Bina Rena Pariwara, Februari 1998, halaman 5 – 8).

Sahabatku, dari sifat kepemimpinan yang digambarkan dalam Raja Kapa-Kapa, ditambah lagi sistem hukum yang baik sebagaimana dituangkan dalam kitab Perundang-Undangan Majapahit  atau Kutara-Manawadharmasastra (Prof.Dr.Slamet Muljana, penerbit Bhratara, 1967), tak pelak lagi telah menghantarkan Majapahit menjadi kerajaan besar yang menguasai bukan saja Nusantara, tapi juga beberapa negara yang kini kita kenal sebagai negara tetangga. Bagaimana halnya dengan sifat-sifat kepemimpinan para elit Indonesia sekarang? Semoga mereka dianugerahi kesadaran dan gairah untuk meneladaninya. Aamiin. Berikutnya: TIPE PEMIMPIN IDEAL DALAM WAYANG.