STOP PANSUS DPR- BANK CENTURY, GANTI DENGAN UYA KUYA SAJA.

Ironis sekali, kasus Bank Century (BC) berkembang menjadi drama yang mempertunjukkan betapa seenaknya para petinggi negara, alias pejabat publik, melakukan kebohongan publik. Memang, sampai sekarang kita masih belum bisa memastikan siapa yg sebenarnya berbohong, karena mereka saling berbantahan. Tapi pasti salah satu diantara mereka. Mari kita simak:
1.Dari notulen rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanggal 13 November 2008 yg diekspose berbagai media massa, terungkap bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menginformasikan masalah BC kepada Presiden SBY. Rapat juga menerima informasi dari Ketua Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak, bahwa usulan kebijakan "blanket guarantee perbankan" telah ditolak Wapres Jusuf Kalla (JK).
2.Dari transkrip rapat KSSK 21 November 2008 yang juga telah diekspos berbagai media, menyatakan bahwa Marsilam Simanjuntak yg ikut hadir dalam rapat tersebut, diminta Presiden untuk bekerjasama dengan KSSK.
3.Fakta tersebut diatas dikuatkan oleh keterangan pers Sekretaris KSSK Raden Pardede tanggal 13 Desember 2009 di Departemen Keuangan, yang menyatakan kehadiran Marsilam karena diminta Presiden. Ini dibenarkan oleh Marsilam menjawab pertanyaan wartawan setelah konperensi pers.
4.Tiba-tiba pada tanggal 26 Desember 2009, Juru Bicara Presiden Julian A Pasha membantah informasi-informasi sebelumnya dengan menyatakan, Presiden SBY tidak menginstruksikan, menugaskan atau memberikan mandat kepada Ketua UKP3R Marsilam untuk menghadiri rapat-rapat KSSK terkait BC. Istana bahkan tidak tahu soal kehadiran marsilam tsb.
5.Tanggal 12 Januari 2010 dalam rapat Pansus Hak Angket DPR tentang BC, Wakil Presiden/Mantan Gubernur BI Budiono, yg dicecar perihal Marsilam, berkilah mengenai posisi Marsilam sebagai "narasumber".
6.Sehari berikutnya, 13 Januari 2010, dalam sidang dan konteks yang sama, Menteri Keuangan juga menyatakan Marsilam sebagai "narasumber". Nah lho.
7.Dalam sidang 13 Januari 2010, Menteri Keuangan menyatakan ia telah melaporkan bailout BC kepada Wapres JK tanggal 22 November 2008.
8.Sehari berikutnya JK membantah keterangan Menteri Keuangan tadi.
SIAPAKAH YANG BENAR DAN SIAPAKAH YANG BERBOHONG.
Benar semuanya atau berbohong semuanya tidaklah mungkin. Pasti ada diantara mereka yang benar dan ada yang berbohong. Tokoh publik, lebih-lebih pejabat tinggi negara, yang berbohong kepada publik tentang masalah publik, dianggap sebagai melakukan kebohongan publik.
Dalam khazanah hukum di Indonesia, perdebatan tentang kebohongan publik pernah muncul pada kasus persidangan Akbar Tanjung dalam tuduhan penyelewengan dana BULOG. Meskipun masalah kebohongan publik diatur dalam UU no.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (pasal XIV dan XV), namun dalam prakteknya kurang memperoleh tempat. Masalah kebohongan publik lebih mendapat tempat dalam khazanah politik, terutama menyangkut etika dan moral tokoh politik, dan telah dianggap sebagai kejahatan yang serius. Di negara-negara demokrasi khsususnya Amerika Serikat, kebohongan publik merupakan kejahatan yang paling diharamkan.
Islam yang merupakan agama mayoritas bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi kejujuran serta menolak kebohongan. Pedoman perilaku muslim berdasarkan Quran dan hadis adalah amar ma'ruf nahi munkar (menegakkan kebenaran dan menolak kemungkaran) serta halalan-thoyiban (halal dan baik).
Nah kalau sekarang kita menghadapi pejabat-pejabat negara, tokoh-tokoh publik seperti diatas, dan masing-masing menggalang dukungan yang notebene sebagian besar muslim, bagaimana rakyat tidak puussiinggg....
Kalau saya sih, mending Stop Pansus DPR, dan ganti saja dengan membuat mega-infoteinmen yang disiarkan langsung oleh media massa, dengan menghadirkan tokoh-tokoh itu kehadapan para master hipnotis seperti Uya-Kuya, Rommy Rafael dan jika perlu sikecil centil Cinta Kuya. Pasti lebih menarik dibanding Sidang-Sidang Pansus dengan Ruhut Sitompulnya itu. Rasain deh.