SOAL BOCORNYA SPRINDIK ANAS.

Wiwin Blak-blakan Kredibilitas Pimpinan KPK Dipertanyakan

OPINI | 08 April 2013 | 14:27 Dibaca: 801   Komentar: 0   2 menarik

Pagi ini Kompas TV menyiarkan wawancara eksklusif dengan Wiwin Suwandi mantan sekretaris ketua KPK yang membocorkan sprindik. Saya salut pada  Kompas TV sebagai media yang non partisan berani membuat terobosan yg mencerahkan masyarakat.
Dalam wawancara tersebut Wiiwin secara terus terang mengakui bahwa ialah yang sengaja membocorkan sprindik Anas ke publik. Dugaan dugaan seputar motif pembocoran sprindikpun jadi gamblang. Wiwin mengungkap bahwa ia sengaja membocorkan sprindik tersebut karena melihat kejanggalan ditingkat pimpinan KPK yg sangat lambat menetapkan anas jadi tersangka kasus hambalang, sementara di tingkat penyidik sudah ada kesimpulan bahwa Anas seharusnya sudah menjadi tersangka.
“Kenapa anda  hanya membocorkan sprindik Anas dan tidak pada kasus lain misal koerlantas, impor daging dll”, tanya Aiman Wicaksono (reporter Kompas TV). Dikatakan wiwin bahwa kasus hambalang yang sudah berulang tahun dipandang sebagai kasus besar dengan nilai proyek yang mencapai 2,1 T dianggapnya sangat penting bagi masyarakat untuk segera dituntaskan, apalagi dengan sudah terpenuhinya syarat bukti dan sudah puluhan saksi yg  diperiksa. Pada kasus lain wiwin juga berperan memberikan informasi ke media meskipun bukan dalam bentuk sprindik.
Wiwin dengan jantan dan tegar siap menerima resikonya karena dia sadar bahwa banyak pihak yang merasa dirugikan akan menyerangnya. Tentu dalam kasus sprindik ini ada peran Abraham Samad secara tidak langsung , namun pernyataan wiwin ini menunjukkan bahwa ia memang sudah siap berkorban. Seharusnya sidealisme  inilah yang seharusnya dimiliki semua pimpinan KPK.
Sekarang terbukti bahwa upaya intervensi terhadap KPK bukan dalam hal memaksa Anas untuk dijadikan tersangka tetapi justru sebaliknya, memaksa untuk tidak menjadikan anas menjadi tersangka. Isu beberapa waktu  yang lalu tentang pertentangan di internal pimpinan KPK juga menjadi lebih jelas siapa diantara unsur pimpinan yang menjadi duri dalam daging.
Akhirnya kita perlu merenungkan lagi penerapan hukum di indonesia mana yg lebih dibutuhkan saat ini, penegak hukum yg adil dan berintegritas, ataukelengkapan sistem  perundang-undangan yg selalu dikambing hitamkan sebagai sumber masalah penegakan hukum di Indonesia.
Mari selalu kita kawal KPK karena KPK masih yg terbaik dari banyak yg buruk. (Ade Darma, Kompasiana 08 April 2013).