MESKI MARAH & MALU, PRESIDEN SOEHARTO PENUHI TUNTUTAN MALARI

Orde Baru mengoreksi Strategi Pembangunan dari betitik berat ke pertumbuhan menjadi pemerataan pembangunan. 

(versi IG)

KERUSUHAN sosial yang membakar Jakarta tatkala sedang berlangsung kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang – 14 Januaru 1974 -- mempermalukan aparat intelijen, ketertiban, dan keamanan. Dengan segera dilakukan perombakan besar, terutama di jajaran aparat keamanan dan intelijen.

Meskipun Pak Harto merasa malu dan kecewa, bahkan marah, sebagaimana tersirat dalam pidato akhir tahun 1974, yang menyebut #PeristiwaMalari sebagai peristiwa pengacauan, toh ia memperhatikan dengan saksama aspirasi mahasiswa yang menuntut dilakukannya koreksi terhadap strategi pembangunan yang terlalu meng utamakan pertumbuhan.

Dalam Sidang Kabinet seminggu setelah Peristiwa Malari, yaitu Selasa, 22 Januari 1974, pemerintah menggariskan kebijakan terobosan yang cukup mendasar di bidang penanaman modal dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Menteri Penerangan Mashuri menjelaskan kepada wartawan di #BinaGraha, dalam bidang penanaman modal ditetapkan penanaman modal asing harus berbentuk usaha patungan dengan pemodal pribumi. Sidang juga menggariskan kebijakan pola hidup sederhana bagi para pejabat sipil dan militer, aparatur pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara, baik di pusat maupun di daerah.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Februari 1974, dibentuk Dewan Pembina Pengembangan Pengusaha Pribumi, dan kemudian saat memasuki #RepelitaII (1974–1979) dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengakhiri kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan.

Dengan cepat juga digariskan berbagai kebijakan di berbagai bidang yang bertujuan memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memfalitasi pengembangan usaha kecil, koperasi  dan pribumi, antara lain penyediaan #kreditkecil dan pedesaan, perlindungan investasi, berbagai #ProyekInpres untuk sekolah, kesehatan, pasar sampai dengan prasarana pedesaan. Juga gerakan fasilitas menabung bagi rakyat kecil.

Program-program tersebut dirumuskan dalam suatu strategi besar pembangunan yang disebut #TrilogiPembangunan yang, menggariskan masalah pemerataan sebagai batu pijakan. (Lebih lengkap facebook #BambangWiwoho dan buku 1 trilogi #TonggakTonggakOrdeBaru, #BWiwoho, #PenerbitBukuKompas)