Soeharto dan Yoga Sugomo Juga Pernah “Melawan” Perintah Atasa

Sejarah Pergolakan TNI

http://www.teropongsenayan.com/77524-pergolakan-politik-soekarno-pecat-jenderal-nasution

Tulisan Bung Hatta Taliwang di grup WA Peduli Negara 1, Jumat 22 Desember 2017

(Pergolakan Politik, Soekarno Pecat Jenderal Nasution Teropong Senayan Jumat, 22 Des 2017 - 18:41:38 WIB) yang berjudul “Presiden Soekarno Memecat Jendral AH Nasution. Jenderal Nasution Melawan Hingga Terjadi Pergolakan Politik Besar, “ sangat menarik sebagai fakta sejarah di Indonesia, khususnya di kalangan TNI.

 

Sesuai janji saya untuk melengkapi daftar “perlawanan” tersebut, berikut ini saya sampaikan dua contoh “perlawanan” lain, yang saya ketahui dan sudah saya terbitkan dalam “Memori Jenderal Yoga.”  Allahumma aamiin akan segera terbit kembali edisi revisi yang lebih lengkap lagi.
Buku tersebut memaparkan kisah “perlawanan” Soeharto dan Yoga Sugomo dalam melakukan “perlawanan” atau penolakan terhadap perintah dan kebijakan atasan. Penolakan pertama terjadi menjelang pertengahan tahun 1956, tatkala bangsa Indonesia sedang menghadapi bahaya konflik horizontal dengan kebangkitan dan menguatnya kembali  Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ditunjukkan dalam Pemilu Pertama tahun 1955 di satu pihak, serta pecahnya pemberontakan DII/TII (Darul Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia khususnya Pemberontakan Kartosuwiryo di lain pihak
.
Dalam situasi seperti itu, Pimpinan Angkatan Darat bermaksud menugaskan Kolonel Bambang Supeno untuk menjadi Panglima Teritorium IV (Kodam) Diponegoro, Jawa Tengah. Hal ini ditolak oleh perwira-perwira TT –IV yang dimotori oleh Asisten Intelijen(Asisten I) Yoga Sugama bersama Dr. Soehardi (Kepala Kesehatan), Munadi (Asisten V), Suwarno (Asisten IV) dan Suwito Haryoko (Asisten II), yang kemudian menggalang Komandan-Komandan Resimen seperti Sudarmo Djojowiguno, Suryo Sumpeno, Surono dan Pranoto . Mereka kemudian membuat surat pernyataan  yang harus disampaikan dan diperjuangkan oleh Yoga dan Suryo Sumpeno ke Pimpinan AD di Jakarta. Keberatan mereka akhirnya diterima dan disetujui, dan selanjutnya ditunjuk Kepala Staf TT-IV Letkol Soeharto untuk menjadi Komandan Teritorium Diponegoro.

Penolakan kedua berlangsung beberapa gelombang, bersamaan waktunya dengan peristiwa “perlawanan” Jenderal Nasution pada hari-hari dan bulan-bulan pertama terjadinya Gerakan 30 September tahun 1965. Gelombang pertama penolakan terjadi pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965, ketika Pangkostrad Mayjen Soeharto menerima surat dari Presiden Soekarno yang dibawa oleh Ajudan Presiden Kolonel Marinir Bambang Widjanarko. Pada saat itu di Kostrad sedang berlangsung rapat yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal AH Nasution.

Isi surat antara lain berupa pemberitahuan bahwa Bung Karno dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara. ABRI langsung dipegang oleh Presiden dan tugas sehari-hari Angkatan Darat akan diserahkan kepada Mayjen Pranoto Reksosamodra. Presiden selaku Panglima Tertinggi ABRI memerintahkan agar pasukan-pasukan ditarik ke pos masing-masing. Boleh begerak hanya atas perintah.

Dalam situasi genting sore itu, sementara Jenderal Soeharto menerima Bambang Widjanarko, di ruang sebelah yang terbuka dengan suara lantang yang didengar oleh Mayjen Soeharto dan Bambang Widjanarko, Jenderal Nasution menggariskan kepada peserta rapat agar segera mengembalikan keamanan. Itu berarti operasi militer, yang langsung dilaksanakan oleh Pasukan RPKAD yang sudah berkumpul di halaman dan di jalan-jalan di depan Markas Kostrad, dengan merebut kembali RRI dan Gedung Telekomunikasi.

Para perwira senior yang berkumpul di Kostrad itu juga memutuskan “menunda” pelaksanaan perintah-perintah Presiden, dengan alasan:
1. Saat itu belum diketahui bagaimana nasib para perwira yang diculik.
2. Operasi pengejaran terhadap para penculik sedang dilaksanakan.
3. Kebiasaan sebelumnya, bila Panglima AD Letjen Ahmad Yani tidak berada di tempat, maka yang menggantikannya adalah Panglima Kostrad Mayjen Soeharto, sebagai perwira tertua. Oleh karena itu untuk sementara pimpinan AD dipegang oleh Pangkostrad.
Mayjen Soeharto mengatakan kepada Bambang Widjanarko, “Sampaikan ke Bapak bahwa Jenderal TNI Pranoto tidak dapat menghadap. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh saya. Karena itu segala instruksi supaya disampaikan lewat saya.”  Mayjen Soeharto juga berpesan agar Bung Karno segera keluar dari Halim. ”Karena Halim akan segera diserbu oleh pasukan Kostrad dan RPKAD."

Sore keesokan harinya, yaitu tanggal 2 Oktober 1965, Mayjen Soeharto didampingi oleh Asisten Intelijen Kostrad Kolonel Yoga Sugomo dan seorang ajudan, berangkat ke Istana Bogor untuk menghadap Presiden Soekarno, dengan pengawalan sejumlah panser. Ketiga orang itu berpakain loreng dan menyandang pistol. Melewati Cibinong, pasukan Cakrabirawa mengawal perjalanan ke Bogor karena memang hanya pasukan pengawal presiden yang boleh masuk ke kompleks Istana Bogor.

Memasuki kompleks istana, mereka diminta melepas senjata, kemudian menanti di ruang tunggu. Hari itu, Presiden Soekarno memang sudah di Bogor setelah meninggalkan Halim pada 1 Oktober malam. Yoga dalam kesempatan itu juga membawa rekaman pengakuan angota pasukan G30S yang sudah berhasil ditangkap pada malam sebelumnya. Ternyata, Presiden Soekarno tidak bersedia mendengarkan hasil rekaman tersebut. Di ruang tunggu, hasil rekaman diputar dan didengarkan oleh Menlu/Waperdam Soebandrio dan Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur.

Pertemuan di Istana Bogor itu merupakan pertemuan pertama antara Presiden Soekarno yang secara resmi pada saat itu adalah Panglima Tertinggi sekaligus Pemimpin Besar Revolusi dengan Pangkostrad Mayjen Soeharto yang secara de facto menguasai kekuatan militer khususnya Angkatan Darat, yang dengan tegas sudah menyatakan akan menumpas Dewan Revolusi yang melakukan penculikan dan pembunuhan para Perwira Tinggi pada tanggal 1 Oktober dini hari. Sungguh ini adalah pertemuan yang menegangkan dalam suasana politik dan keamanan yang amat genting serta tidak menentu. Suasana yang tidak jelas siapa kawan siapa lawan.

Pertemuan antara kedua tokoh yang di satu pihak, yaitu Bung Karno, dikenal suka mengambil inisiatif, bicara terbuka, blak-blakan dan mengarahkan, dengan Pak Harto yang lebih banyak senyum tapi juga terkadang dingin, pendiam dan lebih suka mendengarkan pembicaraan orang lain serta jarang menyela pembicaraan. Bagi orang yang tidak mengenal secara baik kepribadiannya, sulit menafsirkan apakah pak Harto suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju dengan pendapat kita. Karena itu tidak jarang orang salah menilai pendapat dan sikap Pak Harto, terutama yang tidak memahami filosofi Jawa meskipun orang Jawa. Di dalam operasi intelijen khususnya di Indonesia, hal-hal seperti itu diatasi dengan mengulang menyebutkan dua tiga kali perintah operasi oleh pelaksana operasi demi memperoleh keyakinan dan penegasan dari pemberi tugas.

Bung Karno mengulang kembali apa yang sudah disampaikannya melalui Bambang Widjanarko mengenai keputusannya perihal kepemimpinan Angkatan Darat yang berada langsung di tangannya, serta menunjuk untuk sementara waktu Asisten III Angkatan Darat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana harian.

Dalam suasana yang demikian itu perang psikologi dan kewibawaan menentukan. Pak Harto dengan senyum dinginnya mengalihkan pembicaraan pada soal nasib para Jenderal yang diculik dan dibunuh, yang sampai saat itu belum jelas dan menegaskan akan menghancurkan siapa pun yang terlibat dalam penculikan termasuk Dewan Revolusi. Pangkostrad Jenderal Soeharto juga menyatakan tidak menentang pengangkatan Jenderal Pranoto, tetapi kembali mengemukakan keberatannya.

Menanggapi keberatan Jenderal Soeharto akhirnya Bung Karno mengambil jalan kompromi dengan menyatakan tetap mengangkat Jenderal Pranoto sebagai Pejabat Pimpinan Angkatan Darat, sementara Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Inilah detik-detik bersejarah yang menandakan kelahiran Pangkopkamtib, cara kompromi yang lazim di masyarakat Jawa, yang tidak secara tegas menyelesaikan masalah namun justru menambah masalah. Untuk pertama kali  dalam tubuh kemiliteran khususnya Angkatan Darat, ditunjuk dua pimpinan sekaligus. Tentu waktulah yang akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya memimpin masa depan. Beberapa jam kemudian, Bung Karno merekam keputusan tersebut dan mengumumkan melalui RRI lewat tengah malam, pukul 01.30.

Gelombang “perlawanan” berikutnya terjadi beberapa hari kemudian.  Suatu malam datang ke Kostrad beberapa orang yang mengaku sebagai utusan Presiden. Mereka mencari Yoga Sugomo dan Ali Murtopo untuk diminta menghadap Presiden. Tuduhan yang mereka lontarkan adalah Kostrad akan menculik Dewi Soekarno. Memang ketika itu sedang ada suatu pendekatan guna mempertemukan Mayjen Soeharto dengan isteri Bung Karno tersebut di lapangan golf, demi memperoleh informasi tentang hari-hari menjalang G30S.

Kedatangan orang-orang tersebut  disampaikan kepada Pangkostrad , dan keputusan Panglima cukup tegas, “Ora usah mangkat (tidak usah berangkat)," kata Mayjen Soeharto.
Utusan tadi tidak puas dengan keputusan itu dan terus mendesak, sampai kemudian Yoga menegaskan, “Tidak. Kalau mau perang ya perang. Pokoknya saya tidak mau berangkat.” Akhirnya utusan itu meninggalkan Kostad yang penjagaannya sangat ketat.
Demikian sekelumit catatan tentang peristiwa-peristiwa yang menggambarkan dinamika hubungan antara TNI dan Presiden di masa lalu.(*) 

tag: #  Bagikan Berita ini :

48