Rabu, 20 Maret 2013

Penggalangan Citra di Masa Orde Baru (3): REAKSI PRESIDEN SOEHARTO TERHADAP KRITIK DAN GOSIP.




Banyak tokoh besar yang tahan terhadap serangan dan kritik terhadap dirinya, tetapi tidak apabila hal itu ditujukan kepada keluarganya. Karena itu pulalah maka wajar jika keluarga inti dari para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di seantero dunia, juga memperoleh pengawalan dari negara, baik pengawalan secara terbuka maupun tertutup.

Namun demikian serangan di era modern, lebih-lebih di era globlalisasi sekarang, tidak hanya berbentuk fisik semata, melainkan bisa non fisik berupa tulisan dan tayangan di media massa serta jejaring sosial. Hal seperti itu pun dialami oleh Presiden Soeharto.

Di dalam bahasa Jawa dikenal istilah “tepo-sliro”. Agak sulit mencari  padanan katanya. Hampir sama dengan mawas diri, tapi tidak sepenuhnya tepat. Jika diartikan, kuranglebih adalah mencoba menerapkan pada diri kita sesuatu hal yang menimpa atau dituduhkan pada orang lain, atau mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini biasanya terkait dengan hal-hal buruk. Misalkan, keluarga Pak Harto dituduh melakukan perbuatan tidak terpuji. Nah bagaimana bila tuduhan itu menimpa pada keluarga kita? Pasti tidak senang. Yang mungkin berbeda ialah  kadar reaksi ketidaksenangan kita. Dan itu tergantung serta dipengaruhi oleh seberapa besar kekuasan dan latar belakang kehidupan kita masing-masing.

Dengan mencoba memahami dan “tepo-sliro” pada kehidupan Pak Harto semenjak  masa balitanya yang tidak diasuh sendiri secara langsung oleh kedua orang tua kandungnya, bahkan beberapa kali berpindah asuhan dari buyut, kakek dan bibinya, sangatlah wajar seseorang yang seperti itu  setelah berumahtangga, sangat merindukan keharmonisan serta keutuhan rumahtangga dan keluarga besarnya. Hal ini bisa menimbulkan sikap protektif yang merupakan kekuatan tetapi juga sekaligus kelemahan.

Dengan latar belakang kehidupan masa kecil yang seperti tadi dan dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, Pak Harto dan keluarganya menjadi bahan gosip, persis  bagaikan peribahasa “ semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya”.  Gosip dan fitnah mengenai dirinya, sudah menerpa sewaktu menjadi Panglima Kodam (Teritorium IV) Diponegoro di Jawa Tengah awal tahun 1960-an, bersambung dengan rumors kedekatannya dengan tokoh Gerakan 30 September/PKI, Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latief.

Terhadap gosip-gosip mengenai dirinya sendiri, tanpa menyangkut orang lain, Pak Harto tidak pernah menanggapi sama sekali. Demikian pula jika gosip itu hanya sebatas dari mulut ke mulut atau surat kaleng. Tetapi tatkala itu sudah menjadi bahan laporan di media massa, Pak Harto merasa hal itu harus dijernihkan agar tidak merusak wibawa kepemimpinan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuannya memimpin bangsa dan negara.

Tindakan pertama yang dilakukan terhadap hal tersebut adalah sewaktu menyikapi berbagai pernyataan dan demonstrasi menolak pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)  yang digagas oleh Ibu Tien  Soeharto, menjelang  akhir tahun 1971. Terhadap penolakan tersebut, dalam pidato tanpa teks sewaktu meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertamina di Kebayoran Baru, Jakarta pada hari Kamis 6 Januari 1972, Pak Harto mengatakan sebagai berikut:
“ Saya akan menghantam siapa saja yang mencoba melanggar konstitusi, dan saya akan mendapat dukungan dari ABRI. Kalau ada seorang ahli hukum yang mengatakan bahwa Presiden tidak bisa menindak  orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, maka Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966) bisa saya gunakan sebagai alasan karena mengganggu ketertiban umum”.

Ia menolak pendapat sementara kalangan yang mengatakan bahwa proyek yang merupakan miniatur Indonesia itu adalah proyek mercusuar. Ia juga membantah proyek ini menghisap uang rakyat dan membahayakan pembangunan, karena proyek ini akan dibiayai oleh dana-dana swasta.  Pada hematnya, proyek TMII telah dijadikan isyu politik oleh orang-orang dan pelaku yang sama sejak tahun 1968. Isyu politik tersebut dalam jangka pendek bertujuan mendiskreditkan pemerintah, dan dalam jangka panjang untuk mendepak ABRI keluar dari lembaga eksekutif. Usaha itu akan menghilangkan dwifungsi ABRI dan menjadikan ABRI alat pertahanan keamanan saja. “Dan saya tegaskan bahwa saya tidak akan melepaskan dwifungsi ABRI”.

Kalau tujuan aksi-aksi anti Taman Mini Indonesia itu untuk menyingkirkan Presiden, Pak Harto melanjutkan, jawabannya mudah. Karena ia adalah Kepala Negara yang dipilih melalui MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), maka ia dapat diberhentikan secara konstitusional melalui sidang MPR. Kalau ada usaha menggantikannya secara inkonstitusional maka “saya akan kembali mengambil sikap seperti pada tanggal 1 Oktober 1965, ketika menghadapi PKI (Partai Komunis Indonesia). Waktu itu yang mendukung saya hanyalah isteri saya, sedangkan Front Pancasila dan Angkatan 66 belum lahir”.

Selanjutnya ia menjelaskan, proyek Miniatur Indonesia Indah mempunyai dua tugas pokok. Keluar, sebagai sarana memperkenalkan wajah Indonesia kepada bangsa lain; dan ke dalam, agar supaya rakyat Indonesia secara keseluruhan bisa melihat dan merasa bangga akan kebudayaan tanah airnya (buku  “Jejak Langkah Pak Harto”, oleh Team Dokumentasi Presiden RI, penerbit Citra Lamtoro Gung Persada - 1991).

Enambelas tahun kemudian, dalam bukunya “Soeharto: Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya” ( G.Dwipayana dan Ramadhan KH, Penerbit Citra Lamtoro Gung Persada - 1988), Pak Harto menyatakan, “ Saya dan isteri saya mempunyai cita-cita untuk membangun suatu pusat kebudayaan peninggalan nenek moyang kita yang akhirnya nanti bisa berfungsi sebagai tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan juga tempat untuk mengembangkan kebudayaan. Akhirnya proyek yang kami cita-citakan itu terlaksana, dibangun mulai tahun 1975. Kritik terhadap ide kami itu muncul lagi. Namun, sebenarnya pihak yang mengkritik itu belum tahu tujuan kami. Mereka khawatir bahwa pembangunan itu akan membuat pemborosan saja dan tidak ada artinya. Padahal tujuan kami bukan seperti yang dikhawatirkan itu. Kenyataan, sekian tahun kemudian menunjukkan bahwa setelah Taman Mini Indonesia Indah  itu jadi, pengkritik-pengkritik itu akhirnya mengakui manfaatnya”.

Reaksi kedua yang cukup keras dilakukan menanggapi laporan Majalah Dwi Mingguan “POP” edisi No.17 Oktober 1974, yang memuat tulisan berjudul “Teka-Teki Sekitar Garis Keturunan Soeharto”. Majalah itu menyebutkan bahwa ayah kandung Pak Harto yang sebenarnya bukanlah seorang desa bernama Kertoredjo alias Kertosudiro, melainkan seorang bangsawan berdarah biru keturunan Sultan Hamengkubuwono II. Terhadap hal itu pada hari Senin 28 Oktober 1974 di Bina Graha, di hadapan sekitar 100 wartawan dalam dan luar negeri, Pak Harto memberikan bantahan dan penjelasan seraya membagikan  skema silsilah keluarga yang selama ini resmi diakuinya. Dengan didampingi oleh Kepala Bakin, Jaksa Agung, Menteri Penerangan dan Menteri Sekretaris Negara, Pak Harto menyatakan kekesalannya serta menganggap laporan majalah itu bisa membuka kesempatan baik untuk subversi yang menggangu stabilitas nasional dan mempermalukan bangsa. “ Artikel tersebut, katanya, bukan saja merugikan pribadi dan keluarga, melainkan kehormatan negara. Sebagai Kepala Negara, tidak bisa sembarangan menjadi obyek dugaan, teka-teki, yang bisa merusak nama baik dan wibawa. Ini karena posisi dan tanggungjawab sebagai Kepala Negara. Artikel tersebut tidak bisa kita nilai sebagai suatu masalah yang kecil”  (Majalah Tempo, 15 Nopember 1974). Akhirnya majalah POP dibreidel dan Ray Hanityo, Pemimpin Redaksinya, dijatuhi hukuman penjara.

Dalam hal silsilah keluarga seseorang tokoh, sebagian masyarakat Jawa memang  berpandangan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, bukan karena pendidikan. Ia dilahirkan atau merupakan keturunan “trahing kusuma rembesing madu, wijining andana tapa”, dan tidak mungkin  keturunan orang kebanyakan.  Secara harafiah itu berarti keturunan bunga, tirisan madu dan benih pertapa atau berdarah  biru. Sebab itu bila ada seorang tokoh nasional yang ganteng dan berwibawa, sering muncul rumors bahwa yang bersangkutan  sesungguhnya adalah putera bangsawan “X” atau tokoh “Y” misalkan. Bahkan Bung Karno pun diisyukan putera bangsawan Surakarta. Begitulah, suka atau tidak, cara pandang sebagian masyarakat kita.

Beberapa isyu, kritik dan aksi mahasiswa yang juga mendapat tanggapan cukup serius dari Pak Harto antara lain:

1.         Peristiwa Malari. Yaitu demonstrasi mahasiswa yang berakhir pada kerusuhan besar di Jakarta pada tanggal 15 – 16 Januari 1974, yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Malari.

Senin 21 Januari 1974 Presiden mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seperti Rosihan Anwar, Jakob Utama, Harmoko, BM.Diah dan Sunardi DM.  Melalui mereka Pak Harto membantah pemberitaan pers yang menyatakan bahwa keluarganya mempunyai hubungan dengan P.T.Astra, Bogasari, Sahid dan Batik Keris.  Ia juga menjelaskan tentang tindakan preventif  yang diambil Pemerintah menyangkut penertiban pemberitaan pers terkait dengan Peristiwa Malari. Selanjutnya diharapkan agar PWI meningkatkan keterampilan dan kemampuan wartawan dalam melaksanakan  pekerjaannya.

Selasa 22 Januari 1974, Presiden memimpin Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi. Meskipun kesal dan kecewa berat terhadap demonstrasi mahasiswa yang memicu terjadinya Peristiwa Malari, Pak Harto meminta para menteri dan jajarannya untuk menyempurnakan kebijakan penanaman modal asing, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, kebijakan pemberian kredit kepada pengusaha kecil serta melaksanakan pola hidup sederhana agar tidak memancing kecemburuan sosial. Walau tidak dikemukakan secara eksplisit, apa yang diputuskan oleh Sidang dan ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan selanjutnya itu menunjukkan bahwa tuntutan para mahasiswa diperhatikan serta diusahakan untuk dipenuhi.

2.   Terjadinya krisis beras akhir 1972. Setahun atau tepatnya 13 bulan sebelumnya, hampir sepanjang bulan Desember 1972, Presiden melontarkan pernyataan-pernyataan keras menanggapi kritik keras masyarakat. Rabu 6 Desember misalkan, tatkala menerima Pimpinan Pusat Corps Cacad Veteran di Bina Graha, ia mengatakan, ada pihak yang sengaja melontarkan masalah beras dengan tujuan mengeruhkan suasana. Lontaran-lontaran tersebut disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak senang dan tidak ingin Orde Baru membangun. Mereka juga berusaha menghancurkan Orde Baru agar dapat berkuasa kembali. Pemerintah menurut Pak Harto merasa terpukul oleh musim kemarau panjang yang mengakibatkan panen padi merosot sampai 20 %. Karena itu ia mengajak masyarakat bisa ikut menerima keadaan ini sebagai suatu peringatan dari Tuhan, sehingga tidak cepat merasa gembira akan hasil-hasil yang dicapai.

Keesokan harinya, kepada Jaksa Agung Sugih Arto, Presiden memerintahkan untuk menyelidiki dugaan manipulasi beras yang dilemparkan Badan Urusan Logistik (Bulog) ke berbagai pasar di Pulau Jawa khususnya di Jakarta.  Ia menilai pula, pers banyak yang kurang memahami masalah perberasan yang sesungguhnya, sehingga apa yang digambarkan kurang lengkap.

Minggu 17 Desember 1972 ketika menerima sejumlah pejabat dari Kabupaten Wonogiri di Istana Merdeka, Presiden kembali menyinggung masalah beras. Di tahun-tahun mendatang pemerintah akan mengamankan produksi beras dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan seperti yang terjadi dalam tahun ini. Tahun ini kita mendapat cobaan disebabkan oleh kemarau panjang dan kering.
Terhadap orang-orang yang menggembar-gemborkan masyarakat adil makmur harus dilaksanakan sekarang juga, Presiden menyatakan, itu hanya mimpi, omong kosong  dan menipu diri sendiri. Kita harus mengatakan yang sebenarnya kepada rakyat bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur diperlukan beberapa tahapan.

Dalam kesempatan lain pada peringatan Hari Ibu di Istora Senayan, Jumat 22 Desember 1972, berbicara tanpa teks lagi dengan diawali humor tentang peranan pria dan wanita, Presiden kemudian secara serius mengungkapkan kekesalannya karena di tengah-tengah usaha pemerintah melakukan pembangunan, ada suara-suara yang mengatakan seolah-olah pembangunan itu hanya untuk segolongan kecil yang ekonominya kuat. Hal itu tidak benar. Kalau dikatakan kemelaratan masih ada, tidak ada yang dapat membantahnya. Tapi janganlah dikatakan bahwa pembangunan sekarang ini memberatkan rakyat.

3.   Tentang  Selir dan Komisi Ibu Tien. Dalam sambutan pada Hari Ulang Tahun Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), 16 April 1980 di Cijantung, Jakarta, Pak Harto setelah berbicara panjang lebar mengenai tekadnya buat mempertahankan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945, kemudian menanggapi isyu-isyu yang dinilainya sudah tidak pada tempatnya lagi.

Mereka, katanya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. “Tidak hanya  sekedar mendiskreditkan pemerintah, pejabat-pejabat, tetapi akhir-akhir ini pula bahkan kemarin saya bertemu dengan kolega saya saudara Kusno Utomo, juga telah mendengar isyu-isyu yang sebetulnya tidak pada tempatnya yang ditujukan kepada saya, juga kepada isteri saya, Bu Harto. Selalu diisyukan bahwa isteri Soeharto menerima komisi. Menentukan kemenangan tender, yang seolah-olah jalan Cendana itu sebagai Markas Besar untuk menentukan kemenangan tender dan komisi dan lain sebagainya. Yang sebenarnya tidak terjadi sama sekali keadaan demikian.

Jangankan memikirkan itu, waktu untuk memikirkan kegiatan-kegiatan sosial sajasudah tidak mencukupi. Dan bahkan akhir-akhir ini sampai juga ditujukan kepada saya, yang sudah diisyukan di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan ibu-ibu yang biasa mudah untuk sampai ke mana-mana. Satu isyu kalau saya ini katanya mempunyai selir, mempunyai simpanan salah satu dari bintang film yang terkenal yang dinamakan Rahayu Effendi. Ini sudah lama bahkan sekarang ini juga dibangkitkan kembali hal itu. Padahal kenal, berjumpa saja tidak. Tapi sudah toh dilontarkan isyu itu.”
      
Pak Harto melanjutkan, apa maksud semua itu? Tiada lain karena mereka menilai ia sebagai penghalang utama kegiatan politik mereka. Mereka lupa seandainya bisa meniadakan dirinya, akan muncul pengganti yang melebihinya, warga negara, prajurit-prajurit ABRI termasuk dari Korps Kopassandha Baret Merah yang akan menghalangi usaha mereka mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (buku “Memori Jenderal Yoga”, oleh B.Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, penerbit Bina Rena Pariwara – 1991).BERSAMBUNG.

0 Komentar:

Poskan Komentar

Berlangganan Poskan Komentar [Atom]

<< Beranda